Layani Umat Setiap Saat, Gubernur Koster Usulkan Negara Tanggung BPJS Ketenagakerjaan Sulinggih dan Pemangku

DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengusulkan negara menanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk sulinggih dan pemangku di masing-masing desa adat yang ada di Bali.

Hal tersebut dinyatakannya kala mengikuti rapat koordinasi bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN yang digelar secara virtual dari Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa  (1/12).

Ia menjelaskan peran sulinggih dan pemangku di Bali sebagai tokoh yang berperan dalam kehidupan sosial-agama masyarakat sangatlah sentral. Mereka berperan sebagai pemimpin upacara keagamaan hampir tak kenal waktu, sehingga sangat layak dipertimbangkan untuk mendapatkan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan darinegara.

"Melalaui kesempatan ini, saya khusus menyampaikan usulan agar para tenaga kerja di bidang keagamaan seperti para pemangku sebagai komponen yang mendapat tanggungan negara untuk BPJS ketenagakerjaan. Karena merekalah yang memimpin doa-doa, memimpin upacara-upacara yang digelar di masyarakat yang tidak tergantung waktunya. Kadang pagi, siang, bahkan malam," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini juga menyarankan untuk merevisi kebijakan BPJS dengan memperbolehkan setiap pasien dirujuk pada RS terdekat di wilayah mereka, dan sesuai kebutuhan gangguan kesehatan yang dialami pasien. Sistem rujukan yang ada saat ini dipandang kurang relevan, dan cenderung umpan-mengumpan.

"Contohnya di Badung yang tidak memiliki RS tipe C, saat ini harus dirujuk ke Tabanan dulu. Kalau tidak tertangani di sana, baru dirujuk lagi ke Badung, padahal didekat rumahnya ada rumah sakit. Jadi pasien membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pertolongan. Di samping juga tidak sesuai kebutuham penanganan yang diperlukan. Kenapa tidak langsung saja ke RS yang fasilitasnya memang memadai untuk menangani dan langsung dirawat di sana?” jelasnya.

Terkait dengan hal tersebut, perwakilan DJSN, dr. Mohammad Subuh menyampaikan monetoring dan evaluasi yang dilakukannya merupakan bagian pelaksanaan kajian dan penelitian untuk merumuskan kebijakan investasi dari BPJS tenaga kerja-kesehatan, kemudian juga mengusulkan anggaran penerima bantuan. Ia pun menyampaikan secara keseluruhan fasilitas kesehatan di Bali sudah sangat cukup juga termasuk SDM yang memadai walaupun terdapat sedikit kekurangan di sebagian kecil wilayah Bali.