Junimart Girsang: Kepastian Hukum Percepat Pemulihan Ekonomi
Selasa, 03 November 2020 02:23 WIB
Penulis:E. Ariana
JAKARTA - Pakar hukum Junimart Girsang menilai kepastian hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.
Junimart mengatakan kepastian hukum akan menjadi tolak ukur atau acuan bagi para pelaku usaha atau investor di dunia untuk mengembangkan modal mereka.
"Kenapa? Semua negara di dunia terkena dampak COVID-19 dan menderita secara ekonomi, sehingga kompetisi untuk menarik investasi sangat ketat. Salah satu instrumen penting kebangkitan ekonomi adalah kepastian hukum," kata Junimart, Senin, 2 November 2020.
Menurut Junimart, saat ini sebagian masyarakat tengah mengalami kesulitan hidup karena kehilangan pekerjaan atau bahkan tidak memiliki mata pencaharian.
Berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan jumlah pengangguran di Tanah Air mencapai 10 juta jiwa.
Dia pun mendukung langkah pemerintah mengeluarkan berbagai terobosan dan inisiatif untuk menggerakkan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang dia maksud yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Dia berharap regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga kondisi perekonomian rakyat menjadi semakin baik.
"Negara memang harus hadir dan memastikan bahwa rakyat mendapat kesempatan untuk hidup layak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Junimart turut mengapresiasi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan vonis seumur hidup kepada para tersangka kasus Asuransi Jiwasraya.
Menurutnya, di tengah situasi pandemi ini yang telah berdampak luas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, putusan ini menjadi spirit bagi penegak hukum tanpa pandang bulu.
"Perbuatan korupsi merupakan kejahatan besar, yang memiliki daya rusak sangat dahsyat kepada masyarakat dan negara harus mendapatkan hukuman tertinggi, maksimal," tuturnya.
