Gubernur Koster: Stop Praktek Ekonomi yang Hanya Meninggalkan Sampah di Bali

Denpasar-Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan dirinya tidak akan membiarkan praktek-praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di Pulau Bali.

Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Tjok Ace, Sekda Bali Dewa Made Indra dan sejumlah Kepala OPD menginginkan agar pembangunan perekonomian Bali  ke depan  lebih banyak mengoptimalkan pelaku perekonomian yang teribat di lapangan langsung dan berasal dari Bali.

Tujuannya, mereka mampu memberikan kontribusi Bali agar semua yang digali di Bali mampu diputar dan di investasikan di Bali lagi. Sehingga memberi imbas dan manfaat bagi masyarakat bali.

“Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh  secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat bali secara luas,” tegas Koster dalam sambutannya saat lounching QRIS di Lapangan Kantor Gubernur, Jumat (14/2/2020).

Bali yang kecil harus di desain dengan baik. Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, maka  BPD diharapkan mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak lelah untuk  berbenah ke arah yang lebih matang. Khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang.

Guna memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru khususnya pembenahan infrastruktur, maka Gubernur selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan Pemerintah Daerah (institusi vertikal yang bekerjasama dengan Pemerintah), wajib memiliki  rekening BPD, disamping  BPD juga harus memiliki  sistem perlindungan yang kuat.

Dalam rangka mempermudah transaksi pembayaran elektronik sekaligus mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster di dampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma melakukan lonching penggunaan QRIS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya mensosialisasikan penggunaan QRIS untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM.

Koster menyatakan keberpihakannya  kepada BPD, yang  dengan simultan  terus meningkatkan  kapasitas layanan terhadap nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR Code dari Mobile Banking.

Dia sangat mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali selaku salah satu perbankan yang bermitra dengan Pemerintah yang terus memberikan kemudahan bagi nasabah, dan melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian.

“Ke depan saya harapkan akan semakin ditingkatkan sistem  keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah  dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh bpd”, ungkap Koster.

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan bahwa BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka   peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan  negara, termasuk peningkatan kapasitas UMKM  yang ada di bali.

Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS  juga berlaku  untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk  Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang.

Saat ini punia di sejumlah Pura di Bali (Pura Penataran Agung Besakih, Pura Melanting, Pura Batur, Pura Luhur Uluwatu, Pura Agung Jagatnatha, Pura Candi Narmada) bisa dilakukan dengan QRIS dan tidak hanya dengan uang tunai saja.

"Dengan menggunakan barcode maka transaksi keuangan  akan lebih cepat dan trasparan. Transaksi ini mempermudah dan bisa di akses oleh  tata kelola pemerintahan sampai  dengan desa adat dan masyarakat adat  dalam rangka mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali, tutup Sudharma.