Dukung Pembangunan Berkelanjutan, BPK Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Keuangan Negara

Denpasar - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) membantu memfasilitasi pengembangan bidang pengelolaan keuangan negara sehingga nantinya pembangunan berkelanjutan bisa dijalankan di setiap negara.

"BPK memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan negara untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam mewujutkan pembangunan berkelanjutan tersebut," tutur Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara pada sambutan pembukaan konferensi di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Denpasar Kamis, (10/10/2019).

Untuk itulah, BPK menggelar Konferensi Internasional tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara pengetahuan dan pengalaman tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Kegiatan diikuti para pemeriksa (auditor),peneliti,perwakilan pemerintah daerah, asosiasi profesi IAI,IIA,ACFE,IAPI,ISACA,CPA Australia.

Hadir dalam kegiatan, Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi, Anggota V BPK RI Isma Yatun, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Gebenur Bali Wayan Koster, serta Ketua Supreme Audit Institution (SAI) Zanzibar Fatma Mohamed Said.
Baca Juga

Sementara para narsumber yang dihadirkan, Arifin Rudiyan (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas), Jane Meade (Group Executive Director In The Profesional Services and Relationships Group Of the Indonesia), dan Javien D.Ompoe(Attorney VI Commission on Audit of the Republic of the Philippines ).

Para narasumber membahas peran masing-masing selaku pemerintah,akademisi, dan lembaga permeriksa dalam mendukung tata kelola dan akuntabilitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Moermahadi mengungkapkan, konferensi digelar berdasarkan pengalaman BPK dalam berkontribusi secara stategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemeriksaan BPK RI yang pada 2016 bergabung dengan INTOSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) dan INTOSAI Development Initiative (IDI) pada program pengembangan kapasitas pemerintahan tujuan pengembangan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

BPK melakukan pemeriksaan kesiapan pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs dan telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada Juli 2019 pada forum INTOSAI KSC,IDI dan UN DESA (United Nations Departmen of Economic and Social Affairs).

Ketua BPK juga melakukan penandatanganan prasasti sebagai bentuk peresmian Balai Diklat Pemerintah Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) BPK RI yang berlokasi di Gianyar,Bali.

Peresmian Balai Diklat sebagai wujud komitmen daya manusia dalam mengawal tata kelola pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (lif)