Dana Hibah Pariwisata Harus Jadi "Alat Pancing"

GIANYAR - Dana hibah pariwisata yang diterima Provinsi Bali dari Pemerintah Pusat memberi angin segar pada denyut pariwisata Bali yang alami "panceklik" selama Covid-19 menyebar. Kehadiran dana tersebut diharap dapat memberi kontribusi positif pada penguatan lini-lini pariwisata Bali secara menyeluruh dan berkelanjutan ke depan.

"Ibaratnya, hibah ini jangan digunakan untuk membeli ikan, tapi untuk membeli peralatan pancing, sehingga ikan yang didapat bisa lebih banyak," kata Ketua Yayasan Bina Wisata Ubud, Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati, di Gianyar, Rabu (21/10/2020).

Ia menilai kehadiran hibah dengan nilai cukup fantastis itu adalah nafas baru bagi industri pariwisata Bali, utamanya dalam membangkitkan kembali semangat setiap pemangku kepentingan. Meski tidak dapat ditampik, pada sisi bersamaan hibah tersebut juga merupakan tantangan bagi pemangku-pemangku kebijakan dalam mengeksekusi hibah menjadi program-program yang benar-benar dapat berkontribusi positif kepada pariwisata yang bersifat nonseremonial.

Menurut sosok yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Gianyar in, pariwisata sangat bergantung pada berbagai sektor penunjang lainnya. Sektor-sektor tersebut misalnya infrastruktur, sarana-prasarana, hingga sumber daya manusia atau SDM. Oleh karena itulah sektor-sektor tersebut dipandang wajib mendapat perhatian penuh.

"Saat ini, masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan dalam rangka menyambut era kenormalan yang baru ini. Jadi, penting bagi kita untuk membuka pandangan secara luas dalam menentukan langkah pembangunan, perbaikan, dan penguatan pariwisata itu sendiri," jelasnya.

Langkah awal yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita itu adalah dengan membangun konsep kepariwisataan yang jelas. Bagaimana dan seperti apa pariwisata dibentuk hingga faktor-faktor pendukungnya apa saja yang terkait harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pada tahap ini, ahli-ahli kepariwisataan di luar pemerintah dipandang sangat penting keberadaan dan perannya untuk menyusun program yang sesuai dengan karakter pariwisata di setiap daerah.

"Sehingga, eksekusi dari hibah itu sendiri memiliki azas kebermanfaatan, keberlanjutan, dan sesuai dengan identitas kepariwisataan kita. Agar jangan sampai nilai hibah yang cukup besar ini serasa menjadi angin lalu bagi masyarakat karena kurangnya hal-hal yang bersifat monumental," tegasnya.